1. Kedudukan domisili beserta alamat lengkap

2. Tugas dan Fungsi

3. Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi

4. Profil Pimpinan Pemerintahan Kota Pekalongan

6. Visi dan Misi

1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan PPID Pelaksana.

2. KAK

1. Laporan Kinerja Berisi informasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya

2. Badan Publik menyediakan informasi pada web/media sosial terkait perkembangan kinerja (program/kegiatan, anggaran) 2025 (bulanan atau triwulan)

3. Tindak lanjut dari evaluasi kinerja website dan media sosial 2025 ke dalam perbaikan layanan, aturan/kebijakan Badan Publik tahun 2026

1. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

2. Register Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana

3. Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima

4. Menyediakan Dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi

5. Daftar Register Permohonan

6. Bukti kirim LLID/Laporan tahunan Layanan Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (maksimal dikirimkan 31 Maret 2026)

7. Menyediakan jawaban atas permohonan informasi sesuai dengan Perki 1 tahun 2021 (bukti : surat permohonan dan jawaban dari Badan Publik dalam semua platform setidaknya 5 register)

8. Menampilkan statistik akses informasi website dan media sosial pada tahun 2026

9. PPID menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana

1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan

1. Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi

2. Menyediakan form permohonan dan keberatan

3. Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan

4. Jadwal pelayanan informasi publik

5. Mengumumkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada tempat yang mudah di akses publik

6. Menyediakan sistem tracking bagi pemohon informasi

7. Menyediakan formulir permohonan atau keberatan informasi secara online

8. Mempunyai petugas layanan informasi publik (sertakan bukti SK dan foto pada desk layanan)

9. Menyediakan papan pengumuman/banner tentang sosialisasi layanan keterbukaan informasi publik/alur dan syarat permohonan informasi

10. Sarana fisik untuk menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas

11. Alat bantu untuk penyandang disabilitas dalam mengakses informasi publik (memperoleh informasi dan keberatan)

12. Keberagaman layanan untuk penyandang disabilitas (setidaknya 2 jenis disabilitas)

13. Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik

14. Menyediakan konten pelayanan informasi publik secara audio visual yang ditayangkan di media sosial dan website

1. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat PPID Pelaksana

2. Form/lembar isian pengaduan

3. Hasil penanganan pengaduan

4. Sistem pengaduan pelayanan beserta tindak lanjut (proses dan laporan) melalui web/media sosial

5. Menampilkan hasil penanganan pengaduan 2025 (ulasan di Google, aduan dengan platform yang disediakan Badan Publik)

6. Tindak lanjut dari evaluasi kinerja layanan aduan 2025 ke dalam perbaikan layanan, aturan/kebijakan Badan Publik tahun 2026

1. Rencana umum pengadaan barang dan jasa

3. Tahap Pemilihan/Progresnya

1. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik

1. Menetapkan kebijakan keamanan informasi yang mengacu SNI ISO/IEC 27001 atau Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020

2. Membentuk tim tanggap insiden siber (CSIRT) atau menunjuk PIC keamanan siber (sesuai dengan peraturan BSSN; kebijakan SPBE); dibuktikan dengan SK

3. Memiliki SOP Penanganan Insiden Siber: deteksi, respons, pemulihan dan pelaporan ke BSSN (Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020)

1. Melaksanakan pelatihan/kesadaran keamanan siber bagi seluruh pegawai, misal: anti-phishing dan pengelolaan kata sandi (SPBE; ISO 27001)

2. Mengumumkan insiden siber yang mengganggu layanan/utilitas publik pada website/media sosial

3. Laporan penanganan atas kejadian dan insiden siber dari Badan Publik Januari s.d Juli 2026

1. Menetapkan dan mempublikasikan kebijakan terkait pelindungan data pribadi

2. Menunjuk Pejabat/Petugas yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi (DPO) atau menetapkan koordinasi resmi dengan fungsi tersebut (Pasal 53-54 UU 27/2022)

3. Menyelenggarakan/mengikuti peningkatan kapasitas atau pelatihan pelindungan data pribadi bagi petugas dan pengelola sistem (Pasal 35 UU 27/2022)